REPORT INDONESIA, DEPOK. Kominfo RI bekerjasama dengan DPR RI melaksanakan Diskusi Publik secara hybrid dengan tema “Telaah Dinamika dan Isu Strategis Dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada Tahun 2024”. Bertempat di Hotel The Margo, Depok. Selasa, 7 September 2021.
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menekankan perlunya menjaga komitmen bernegara yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Ini menjadi sangat penting mengingat pada pelaksanaan pemilu 2024, ada banyak wacana politik yang mengiringinya. Salah satunya adalah terkait wacana amandemen konstitusi. Situasi bernegara yang kompleks terlebih di era pandemi ini membuat kita semua mesti menyikapi wacana amandemen konstitusi dengan kritis dan penuh kehati-hatian.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI ini, wacana amandemen konstitusi sangat potensial membuka kotak pandora. Penasbihan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang sering dijadikan alasan amandemen konstitusi harus dicermati secara seksama dan dengan logika bernegara yang baik. Sejauh mana urgensitas PPHN, yang dulu dikenal dengan Garis Besar Haluan Negara? Bahkan, pertanyaan paling pokok: Apakah sejatinya PPHN ini mesti melalui amandemen konstitusi? Apakah juga berarti berbagai regulasi perencanaan kita tidak cukup gagah merumuskan alur perencanaan bernegara?
Membincang Pemilu 2024 memang tidak dapat dilepaskan dari wacana amandemen konstitusi yang tengah bergulir. Sebagai bagian elementer dari demokrasi, pemilu berkala adalah sebuah kemestian prosedural. Inilah esensi kedaulatan rakyat. Rakyat berkuasa dalam memilih para pemimpinnya. Jika kita bersepakat pemilu adalah demokrasi, maka tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan pemilu. Bahkan, berbagai alasan tersebut pantas disebut tidak mencerminkan amanat reformasi dan tradisi bernegara.
Demikianlah pokok-pokok esensial yang disampaikan Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini dalam Forum Diskusi Publik yang berlangsung di The Margo Hotel, Depok (7/9), bersama-sama menghadirkan Viryan Azis (Anggota KPU RI), Rahmat Bagja (Anggota Bawaslu RI), dan dibuka oleh Bambang Gunawan (Direktur Polhukam, IKP Kemenkominfo RI).
Forum diskusi publik ini dilaksanakan secara tatap muka dan virtual dengan peserta dari beragam kalangan serta dibuka untuk publik. Serta menerapkan protokol kesehatan yaitu baik dari melakukan pengukuran suhu tubuh, tes Rapid antigen, pembagian masker kepada para peserta dan juga hand sanitizer serta para peserta juga aktif menjaga jarak.
