Jakarta, REPORT INDONESIA – Kondisi ekonomi negara kita saat ini mengalami krisis yang cukup mengkhawatirkan. Harga kebutuhan pokok yang meningkat tajam, daya beli masyarakat rendah, pemangkasan subsidi untuk rakyat, hutang pemerintah yang melonjak tinggi dan terjadinya berbagai ketimpangan ekonomi yang besar, baik antargolongan, antara daerah, dan antara sektor akhirnya melahirkan krisis ekonomi. Kegagalan ekonomi ini disebabkan antara lain oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip ekonomi dalam kelembagaan, ketidak merataan ekonomi, dan lain-lain yang juga dipicu dengan maraknya praktek monopoli, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme oleh para penyelenggara negara. Demikian benang merah yang disampajkan anggota DPR/MPR Fraksi Partai Demokrat Zulfikar Hamonangan SH, saat menjalankan Sosialisasi Empat Pilar MPR beberapa waktu lalu.
“Sekiranya sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan diri pada filsafat Pancasila serta konstitusi UUD 1945 harusnya perekonomian Indonesia tidak akan carut marut seperti sekarang ini” ujar Zulfikar. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Sistem Ekonomi Pancasila menurutnya mengenal etik dan moral agama, mencerminkan hakikat kemanusiaan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Sistem ekonomi Pancasila menurut Bang Zul, demikian biasa disapa, tidak mengenal eksploitasi manusia atas manusia, menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan, dan kemitraan, mengutamakan hajat hidup rakyat banyak, dan menitikberatkan pada kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran individu. Sayangnya sistem ekonomi Pancasila tidak dijadikan landasan utama oleh pengambil kebijakan pemerintah saat ini.
Menurut Bang Zul, sistem ekonomi Pancasila harus diterapkan. Jangan mengedepankan egoisme dan ambisi yang seolah oleh kebijakan pro rakyat padahal sebaliknya. Kehidupan rakyat benar benar sulit akibat kebijakan ekonomi yang amburadul. Dirinya mencatat jika pemerintah konsisten menjalankan ekonomi Pancasila yang dibangun di atas landasan konstitusional UUD 1945, pasal 33 , ekonomi kita bakal maju dan tahan dari goncangan resesi global.
Bagi Zulfikar, yang juga anggota komisi VII DPR RI ini, penerapan ekonomi Pancasila setidaknya mengandung lima ajaran diantaranya, (1) roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; (2) Seluruh warga masyarakat bertekad untuk mewujudkan kemerataan sosial yaitu tidak membiarkan adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial; (3) Seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah selalu bersemangat nasionalistik, yaitu dalam setiap putusan-putusan ekonominya menomorsatukan tujuan terwujud-nya perekonomian nasional yang kuat dan tangguh; (4) Koperasi dan bekerja secara kooperatif selalu menjiwai pelaku ekonomi warga masyarakat. Demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; (5) Perekonomian nasional yang amat luas terus-menerus diupayakan adanya keseimbangan antara perencanaan nasional dengan peningkatan desentralisasi serta otonomi daerah. Hanya melalui partisipasi daerah secara aktif aturan main keadilan ekonomi dapat berjalan selanjutnya menghasilkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jika lima ajaran ekonomi Pancasila konsisten diterapkan pemerintah tidak akan dibuli dengan kebijakan ekonomi yang kontroversial seperti sekarang ini. Persoalan ekonomi bangsa yang menakutkan saat ini, menurut Bang Zul yang juga Ketua Umum Angkatan Muda Penggerak Demokrat {AMPD} akan berimbas secara politik nasional yang makin panas.
“Dinamika politik negeri kita memang memanas akibat kebijakan ekonomi kontroversial yang tidak pro rakyat menyeruak di public” ungkapnya. “Kondisi ini mengakibatkan tatanan sosial, ekonomi dan politik serta kemasyarakatan menjadi sensitif dan reaktif. Rasa kebersamaan yang menjadi ciri ke Indonesiaan dirasa memudar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dikhawatirkan nilai nilai keindonesiaan yang masih kuat mengakar tiba tiba tergerus yang bisa menimbulkan anarkisme akibat perut yang lapar” ujar legislator asal Tangerang Raya.
Memang belakangan ini isu disintegrasi menyeruak yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Padahal isu isu yang bergulir di masyarakat tidak perlu menjadi bola panas apabila semua pihak, baik itu elite pemerintahan, politisi dan tokoh nasional bisa meredam agar tercipta suasana kondusif dan damai. “Masyarakat kita dikenal dengan budaya saling menghormati, rasa tenggang rasa dan toleransi sesuai kaidah Pancasila, akan lebih baik jika masyarakat disuguhkan kebijakan positif yang membangun optimisme bukan penerapan kenaikan harga BBM, pencabutan subsidi pupuk, kenaikan harga bahan pokok, karena secara tidak langsung akan meruntuhkan nilai-nilai kepercayaan rakyat terhadap pemerintah” ujar bang Zul.
Untuk mencegah masalah itu semakin membesar, menurutnya peran empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika wajib disosialisasikan oleh para stakeholder agar seluruh lapisan masyarakat tidak terimbas isu isu yang tidak produktif, sekaligus menjaga marwah nilai nilai keindonesiaan yang telah diamanatkan para founding fathers negeri ini.
Bang Zul menegaskan masyarakat yang beradab dan sejahtera tidak akan pernah bisa terwujud dengan sendirinya, jika ditengah kehidupan masyarakat Indonesia mengalami problematika ekonomi yang parah, erosi kebangsaan, benturan sosial dan moral, seperti yang terjadi belakangan ini. Menurutnya realita kehidupan bermasyarakat saat ini dalam hal toleransi dan berkeadilan yang beradab harus terus dipupuk jangan semakin memudar, demi masa depan masyarakat Indonesia baik secara internal, regional maupun internasional.
“Kita harus melihat masa perjuangan pergerakan kemerdekaan, realitas sejarah telah mengilhami para pejuang kemerdekaan dalam mencari formulasi yang tepat untuk dijadikan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat bangsa bisa kuat dan sejahtera sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945” ujar Bang Zul.(Red)
