Purwakarta, REPORT INDONESIA —Perjuangan untuk kemerdekaan Palestina adalah komitmen kemanusiaan yang harus terus digelorakan oleh semua bangsa di dunia terutama umat Islam.
Penjajahan zionis Israel terhadap Palestina adalah wajah buruk kolonialisme yang bertentangan dengan nalar kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan.
Sebagai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, ‘maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan’ maka tidak ada kompromi bagi pemerintah dan siapapun elemen bangsa terutama Capres Cawapres untuk mentolerir penjajahan Zionis Israel kepada Palestina
Demikian butir-butir pernyataan ratusan Ulama se Jawa di Ponpes Al-Muhajirin Purwakarta, Minggu (25/11/2018), menyikapi pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut bahwa rencana pemindahan kedutaan besar Australia untuk Israel ke Yerusalem bukan masalah bagi Indonesia.
Ketua Umum Partai Gerindra ini dianggap meruksak komitment Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apalagi ini berkaitan dengan tanah suci ketiga Umat Islam, Yerusalem.
“ Kami heran dengan sikap Pak Prabowo yang seolah tidak mengerti sejarah, tidak paham konstitusi dan bertentangan dengan sikap mayoritas warga Indonesia.” tutur Asep Syarifuddin, ketua Himpunan Pengusaha Nahdiyyin (HPN) Jabar.
Hadir dalan Pernyataan sikap tersebut KH. Dr. Abun Bunyamin, KH. A. Aziz Afandi, KH. Soleh Nasihin, Buya Hardi, dan ratusan ulama se-Jabar yang sedang menggelar Halaqah Ulama bertema “Ekonomi Kreatif Berbasis Pesantren” dengan nara sumber Kepala Sraff Kepresidenan, Jendral (Purn) Dr. Moeldoko, MA, Direktur Relawan TKN Jokowi Maruf, Maman Imanulhaq dan Rais Syuriah PBNU KH. Manarul Hidayat.
Senada dengan Asep, ketua Relawan Koper Jamin, A. Zaki menganggap pernyataan Prabowo tersebut menunjukkan minimnya pemahaman Capres no 02 ini soal politik luar negeri RI dan posisi pemerintah dalam melihat isu Israel-Palestina sangat minim. (Red)
