Kabupaten Banjar, REPORT INDONESIA – Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik yang tercermin dari inflasi yang selalu berada pada kisaran 3%. Pada Agustus 2019, inflasi masih terkendali yaitu sebesar 3,49% (year on year/yoy). Hal ini juga ditunjukkan dengan membaiknya indikator kesejahteraan sosial.
Tingkat kemiskinan pada Maret 2019 sebesar 9,41%, dan ini meningkat dari pencapaian periode sama tahun sebelumnya yaitu 9,82%. Begitu pula dengan tingkat ketimpangan yang makin mengecil, ditunjukkan dengan rasio gini yang mencapai 0,382 atau terendah sejak Maret 2012.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menuturkan, pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat melandasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Upaya memperkuat pertumbuhan tersebut tak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah untuk membangun infrastruktur, melaksanakan reformasi struktural, debirokratisasi, deregulasi dengan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE), serta menerapkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE).
Di sisi lain, penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan masih belum signifikan. Pada Maret 2019, tingkat kemiskinan pedesaan secara nasional mencapai 12,85% atau lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan perkotaan yang sebesar 6,69%, dan juga lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional yaitu 9,41%.
Oleh karena itu, untuk mempercepat pemerataan ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan KPE yang mencakup lahan, kesempatan, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dalam pilar kesempatan, salah satunya adalah pemberian kesempatan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan akses pembiayaan, yang khusus diberikan kepada petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan.
Akses pembiayaan tersebut diberikan dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah telah menginisiasi pengembangan beberapa jenis KUR melalui skema KUR khusus sektor Peternakan Rakyat, Perkebunan Rakyat, Perikanan Rakyat, dan Garam Rakyat. Skema KUR khusus tersebut adalah KUR yang diberikan kepada UMKM yang dikelola secara bersama dalam bentuk kelompok dengan off-taker perusahaan besar.
“Pada hari ini merupakan ketiga kalinya secara nasional diluncurkan KUR Peternakan Rakyat. Pertama kali, jenis KUR ini disalurkan di Kabupten Wonogiri dengan jumlah Rp8,9 miliar yang diberikan kepada 69 anggota kelompok peternakan rakyat. Kemudian, yang kedua disalurkan di Kabupaten Malang sejumlah Rp21,29 miliar kepada 205 debitur. Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap sektor produksi rakyat,” jelas Sesmenko Susiwijono, dalam sambutannya pada acara Penyaluran KUR Peternakan Rakyat dan Implementasi Keuangan Inklusif Mendukung Kemandirian Ekonomi, di Pondok Pesantren (Ponpes) Ushuluddin, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (19/9/2019).
Pada 2019, pemerintah telah menaikkan target penyaluran KUR menjadi Rp140 triliun dari sebelumnya Rp120 triliun pada 2018. Realisasi penyaluran KUR pada periode 1 Januari sampai 31 Juli 2019 adalah Rp88,7 Triliun dan diberikan kepada 3,2 juta debitur. Lalu, sejak diluncurkannya skema KUR subsidi bunga, akumulasi KUR yang telah disalurkan sejak Agustus 2015 hingga akhir Juli 2019 mencapai Rp421,99 triliun yang diberikan kepada 17,1 juta debitur dengan rasio non performing loan (NPL) tetap terjaga di angka 1,38%.
Untuk KUR Peternakan Rakyat sendiri, penyalurannya per Juli 2019 mencapai Rp5,5 triliun yang telah diberikan kepada 240.678 debitur. Dan pada acara kali ini, disalurkan KUR senilai Rp1,88 miliar kepada 24 debitur (peternak) yang berasal dari beberapa daerah di Kalsel.
“Oleh karena itu, saya pun ingin mengimbau kepada bank atau penyalur KUR untuk turut mendukung KUR khusus peternakan rakyat. Salah satunya dengan membimbing para peternak kecil dalam memenuhi persyaratan dokumen saat akan mengajukan KUR, mengingat masih minimnya pengetahuan mereka terhadap KUR,” imbuh Sesmenko Susiwijono.
Kemudian, dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi, pemerintah juga ingin meningkatkan indeks keuangan inklusif menjadi sebesar 75% di 2019. Agar ke depannya akses keuangan untuk masyarakat yang membutuhkan pun dapat terbuka lebih luas lagi. Maka itu, dalam acara ini juga, disediakan fasilitas pembukaan rekening dengan memanfaatkan data Dukcapil oleh bank-bank Himbara bagi anggota Badan Usaha Milik Petani (BUMP).
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan bahwa Pemprov Kalsel sangat mendukung acara ini yang merupakan bentuk perpanjangan “tangan” dari Pemerintah Pusat untuk memajukan perekonomian daerah.
“Saya berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menko Darmin Nasution yang telah mendorong institusi keuangan untuk menyalurkan KUR di daerah ini. Semoga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel pada umumnya, dan peternak pada khususnya,” katanya.
Acara yang merupakan rangkaian acara dari Gerakan Indonesia Mandiri: Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental 2019 di Kalsel juga dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Hilman, Ketua DRPD Kabupaten Banjar Rusli, Kepala Ponpes Ushuluddin M. Juchran, pimpinan BUMN/BUMD keuangan penyalur KUR, serta SKPD Provinsi Kalsel dan Kabupaten Banjar. (Red)
