Depok, REPORT INDONESIA – Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu bertahan di kisaran 5%, meskipun dunia perekonomian global sedang mengalami situasi ketidakpastian. Di sisi lain, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu menyelesaikan masalah-masalah pengangguran, kemiskinan dan pemerataan ekonomi di nusantara. Oleh karena itu, diperlukan akselerasi pertumbuhan supaya persoalan tersebut dapat diatasi secara signifikan dalam jangka menengah.
Langkah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melakukan transformasi ekonomi dengan mendorong lima pilar pembangunan, untuk membentuk fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu pilar pembangunan tentu saja adalah sumber daya manusia (SDM).
SDM berkualitas merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Semakin berkualitas SDM sebuah negara, maka akan makin maju negara tersebut. Maka itu, kebijakan peningkatan kualitas SDM serta efisiensi pasar tenaga kerja merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan “Indonesia Maju” di 2045.
Efisiensi pasar tenaga kerja dapat dilakukan dengan merevisi UU Ketenagakerjaan, yang saat ini masih kurang mendorong iklim investasi di Indonesia. Sementara, meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sebanyak 55% orang Indonesia yang bekerja memiliki pendidikan tertinggi hanya setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Maka itu telah diputuskan bahwa pemerintah akan sangat fokus terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi.
Fokus pemerintah dalam bidang vokasi sampai 2024 adalah merevitalisasi 3 tingkatan lembaga vokasi, yaitu Politeknik untuk menyiapkan tenaga kerja high level thinking, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menyiapkan tenaga kerja level operator, dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ditujukan untuk memberikan pelatihan bagi angkatan kerja berpendidikan rendah, re-skilling bagi tenaga kerja terdampak krisis ekonomi atau otomatisasi, dan up-skilling agar angkatan kerja mampu beradaptasi dengan teknologi baru.
“Sejalan dengan fokus terhadap ketiga lembaga tersebut, untuk melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi tak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus komprehensif dari hulu sampai hilir. Sains memang tetap dibutuhkan, tapi vokasi tak kalah diperlukan, sebab kita ingin menjawab tantangan masa kini di mana ada persaingan dengan negara lain,” kata Menko Darmin, ketika memberikan keynote speech pada acara Dies Natalis XI Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia sekaligus peluncuran Program Pelatihan Jarak Jauh Bersertifikat yang merupakan kolaborasi antara Universitas Indonesia (UI) dengan Universitas Terbuka (UT), di Depok, Senin (22/7/2019).
Hal tersebut dimulai dengan mereformasi lembaga vokasi melalui penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri, memperbanyak tenaga pengajar produktif melalui Training of Trainer (ToT), hingga memperbaiki sistem sertifikasi serta meningkatkan kualitas akreditasi lembaga vokasi.
“Oleh karena itu, kita membutuhkan satu kelembagaan sertifikasi dan akreditasi tingkat nasional. Jadi kita bisa semakin mengembangkan vokasi kita, dan standarnya akan bisa sama antara satu kota dengan lainnya. Ini namanya basis scaleability yang menyatarakan kompetensi secara nasional,” ungkap Menko Darmin.
Terkait dengan pendidikan tinggi vokasi, pemerintah mendorong peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi dari 721 ribu mahasiswa pada 2019 menjadi sekitar 2,7 juta mahasiswa pada 2024. Upayanya dengan meningkatkan jumlah kapasitas perguruan tinggi vokasi non politeknik menjadi 572 ribu mahasiswa pada 2024.
Sedangkan, daya tampung politeknik juga akan terus ditingkatkan dari 365 ribu mahasiswa di tahun ini menjadi 731 ribu mahasiswa di 2024. Pemerintah juga akan mendorong penambahan jumlah program studi (prodi) sektor-sektor prioritas nasional dengan membangun 265 politeknik baru hingga 2024.
Revitalisasi & Terobosan Pendidikan Tinggi Vokasi
Di samping kuantitas, perguruan tinggi vokasi juga perlu didorong dari segi kualitas, agar semakin membaik dan mempunyai lulusan berdaya saing tinggi. Untuk itu, diperlukan revitalisasi dan terobosan pada pendidikan tinggi vokasi.
Terobosan tersebut dilakukan dengan menyusun kurikulum berbasis industri dengan pola 3-2-1, yaitu tiga semester teori di kampus, kemudian dua semester praktik di industri, dan satu semester praktik yang dapat dilanjutkan di industri ataupun kampus. Selanjutnya, dosen produktif perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui ToT, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk melibatkan dosen yang berasal dari industri (silver expert). Demikian halnya dengan sarana-prasarana di kampus juga perlu ditingkatkan supaya sesuai dengan yang ada di industri.
Selain itu, diberlakukan sistem pendidikan vokasi Multi Entry Multi Exit, yaitu mahasiswa bebas untuk masuk atau keluar saat mengikuti pendidikan vokasi untuk bekerja, dan diperkenankan masuk kembali pada tahun ajaran berikutnya untuk melanjutkan studi.
Strategi yang sangat penting berikutnya adalah mewajibkan perguruan tinggi vokasi memiliki mitra industri. Hal ini untuk memastikan terwujudnya link and match antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan pendidikan tinggi vokasi. Sebaliknya, pemerintah pun terus berupaya untuk mendorong industri terlibat dalam pengembangan vokasi.
Insentif Pajak
Supaya lebih banyak industri yang terlibat dalam pengembangan vokasi, pemerintah melakukan terobosan kebijakan yakni memberikan insentif pajak super deduction tertinggi sebesar 200%, yang telah diterbitkan pada bulan ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 2019.
Kemudian, PP ini akan disusun aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur mekanisme pemberian fasilitas insentif tersebut. Untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) memanfaatkan fasilitas super deduction, prosedur dilakukan secara online melalui OSS, dengan tujuan menghindari proses birokrasi yang panjang.
Terdapat 487 kompetensi yang dapat diberikan fasilitas super deduction. Dari jumlah tersebut, ada 313 kompetensi yang menjadi prioritas pada politeknik dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma atau vokasi.
Menko Darmin berujar, “Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, saya mengapresiasi Program Pelatihan Online Bersertifikat yang diinisiasi oleh Program Vokasi Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Terbuka (UT) untuk memperluas akses pendidikan dan pelatihan vokasi kepada masyarakat di daerah terpencil, terluar dan tertinggal.”
Keunggulan dari pemanfaatan e-learning yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi dapat dilakukan secara masif dan terukur; pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan standar yang sama antara pulau jawa maupun di daerah pelosok, dan melalui teknologi digital, industri dapat dengan mudah mendapatkan talenta terbaik dari seluruh Indonesia.
Turut hadir dalam acara dies natalis ini antara lain Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Prof. Dr. Ir. Sigit P. Hadiwardoyo, DEA, Rektor Universitas Terbuka Prof. Ojat Darojat, Dip.Mgt. M.Bus., Ph,D, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM Kemenko Perekonomian Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, MEM, Wakil Rektor UI Bidang SDM dan Kerjasama Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA, serta Wakil Rektor UT Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si. (Red)
