Jakarta, REPORT INDONESIA – Kaukus Muda Indonesia (KMI) kembali menggelar Diskusi Publik dengan Tema :” Membongkar Infiltrasi Dakwah HTI Melalui Rekrutmen Mahasiswa Di Kampus “, di Hotel Sentral Jakarta Pusat, Kamis(22/8/2019).
Narsumber yg sedianya diundang untuk hadir namun berhalangan untuk hadir, Dr. Ainur Rofiq sempat memberikan sedikit pandangannya via sms bahwa HTI, khususnya di tahun ajaran-ajaran penerimaan mahasiswa baru, pasti akan semakin gencar untuk melakukan rekrutmen. Karena mereka merasa berjuang untuk mempertahankan eksistensinya agara dapat ikut mempengaruhi kebijakan publik. Menjadi pressure group untuk mempengaruhi opini publik akan dia upayakan. Caranya mereka tidak memakai baju HTI, tetapi memakai nama-nama organ taktis, seperti forum-forum kajian dan diskusi.
Sedangkan menurut pendapat dari beberapa narasumber yang hadir dalam diskusi publik KMI, diantaranya Nasir Abbas, Mantan Anggota Jamaah Islamiyah, ” JAD, JAT, NII Dan HTI ini mereka tujuannya sama yaitu mengganti negara Pancasila meski caranya berbeda”.
Nasir Abbas menambahkan bahwa kalau HTI di kampus dengan cara non kekerasan, akan tetapi HTI mempengaruhi dan masuk ke aparat TNI/Polri, jadi sama-sama bahayanya. Pemeriintah harus tegas untuk menegakkan hukum kepada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan Pancasila, misal HTI.
Sementara itu menurut narsumber lainnya yang juga hadir dalam diskusi publik KMI, Dr. M. Imdadun Rahmat, Mantan Ketua Komnas HAM, juga menyatakan bahwa upaya yang perlu dilakukan tidak hanya bagaimana membongkar infiltrasi HTI, tetapi pemerintah perlu tegas untuk mempersempit ruang gerak HTI, dengan melakukan pengawasan dan kalau perlu mengganti para rektor atai pejabat kampus lainnya yang sudah terjangkit ideologi HTI.
Dr. Bakir Ihsan, Pengamat Politik Islam yang juga sebagai Dekan Akademik Fisip Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang juga hadir sebagai salah satu narsum diskusi publik KMI menjelaskan bahwa harus melakukan literasi kebangsaan melalui dialog-dialog kebangsaan. Dan upaya memanfaatkan ruang-ruag publik keagamaan seperti Masjid, Mushola dan lain-lain dengan kegiatan keagamaan yang moderat agar tidak disusupi oleh mereka(eks HTI). (Red)
