Home Report Kontroversi Revisi UU MD3: Anti Demokrasi Dan Kontra Pemberantasan Korupsi

Kontroversi Revisi UU MD3: Anti Demokrasi Dan Kontra Pemberantasan Korupsi

0
SHARE

 

Syndicate Update (23/02/18) – Diskusi SERI PARLEMEN PARA Syndicate

Tema : “Kontroversi Revisi UU MD3: Anti Demokrasi dan Kontra Pemberantasan Korupsi?”

DPR dan pemerintah baru saja merevisi UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD-3). Ini mengejutkan. Revisi yang awalnya dipahami masyarakat untuk menambah kursi pimpinan legislatif dari PDI-P, seperti yang disampaikan para wakil rakyat selama ini, ternyata mengusung agenda lain. Revisi juga menyepakati sejumlah aturan baru yang mengancam kebebasan berpendapat. Dalam konteks ini, DPR dinilai telah membangun imunitas diri berlebihan, dan ini bisa menghambat demokrasi. Melalui revisi UU MD-3 ini, DPR terlihat sangat berambisi memperkuat dirinya justru dengan memasung hak rakyat yang telah memberikan mandat kepada mereka.

Idealnya, DPR tidak melindungi diri dengan UU yang dibuatnya sendiri. Seharusnya anggota Dewan yang terhormat melindungi kehormatannya dengan membangun kredibilitas dan karya nyata bagi rakyat. Karena itu, revisi UU MD-3 bisa menghambat kemerdekaan pers, mengancam kebebasan publik, dan menempatkan DPR sebagai lembaga negara yang antisosial. Ini paradoksal. DPR memasang tulisan silakan mengkritik, tetapi ternyata justru anti kritik, yang karenanya menarik untuk dibaca dengan logika terbalik. Abuse of Power sangat mungkin terjadi, karena antara kritik dan pernyataan yang merendahkan martabat DPR hanya beda tipis. Suka tidak suka, pertanyaan berikut ini harus dijawab: Melalui Revisi UU MD-3, benarkah DPR tengah membangun benteng kokoh untuk menghambat penegakan hukum terhadap anggotanya? Jika benar demikian, bukankah itu cara yang sesat dan tidak elok dalam menghadapi dinamika politik di era keterbukaan ini?

Untuk mengulasnya, JUMAT, 23 Februari 2018, PARA Syndicate menggelar diskusi bersama:

[1] Johnny G. Plate (Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI)

[2] Sebastian Salang (Koordinator Formappi)

[3] Donal Fariz (Koordinator Divisi Politik ICW)

[4] Agung Sulisto (Peneliti Hukum, Deputi Direktur PARA Syndicate)

[5] Ari Nurcahyo (Direktur Eksekutif PARA Syndicate/Moderator)

Tentang Syndicate Update

Syndicate Update adalah program reguler PARA Syndicate, lembaga kajian kebijakan independen, yang digelar selektif di hari Jumat dengan mengangkat isu-isu penting terkini bersama narasumber-narasumber terpercaya di bidangnya. Digelar terbuka untuk wartawan dan publik pemerhati, output dari tiap gelaran Syndicate Update diharapkan bisa menjadi kontribusi yang bermanfaat baik bagi para pembuat kebijakan, media massa terkait fungsinya, maupun bagi masyarakat luas.(Mistqola)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here