Jakarta, REPORT INDONESIA – Kaukus Muda Indonesia (KMI) pimpinan Edi Humaedi kembali menggelar acara Diskusi dengan Tema :” Kritik Di Tahun Politik ” dan sekaligus launching Media Online Beritakaukus.com, jum’at(13/4/2018) di Restaurant Gado-gado Boplo Jl. Gereja Theresia Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh beberapa narasumber diantaranya Prof. Dr. Indria Samego, Pemgamat Politik LIPI, Arteria Dahlan, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Dr. Zaman Zaini, Dosen Pasca Sarjana Institut STIAMI dan Direktur Center For Public Policy Studies.
Dalam acara diskusi ini Prof. Dr. Indria Samego, pengamat politik LIPI menyatakan bahwa kita melihat persoalan-persoalan di tahun politik ini dengan persfektif yang lebih kritikal menjadi objectif tetapi punya back ground dan basis untuk ditelusuri, terutama dari sisi politik.
” Saya mencoba ingin masuk persfektif itu kalau kita lihat pada pembukaan UUD’45, tujuannya untuk menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat,” jelasnya.
Sedangkan Direktur Center For Public Policy Studies, Dr. Zaman Zaini menyatakan bahwa kita bicara di tahun politik, kritik itu adalah inti dari demokrasi. Jadi kalau kita anti kritik berarti kita tidak demokratis.
” Siapapun juga yang melakukan kritik itu menandakan bahwa dia sedang membangun selain demokrasi. Politik itu selalu diidentikkan dengan kekuasaan, karena kekuasaan maka dia selalu bicara tentang perebutan kekuasaan. Nuansa perebutan kekuasaan itulah yang mewarnai perjalanan di tahun politik 2018-2019 ini,” ungkapnya.
Menurut Dr. Zaman Zaini yang juga seorang dosen pasca sarjana di Institut Stiami ini, padahal politik itu bukan hanya kekuasaan semata, seperti halnya bagaimana membuat Indonesia menjadi negara besar, bagaimana misalnya Indonesia di tahun 2030 menjadi kekuatan di Asia-Pacific, itu merupakan konsensus politik. Yang kita bangun adalah bagaimana negara ini menjadi pemilik kita bersama, rakyat yang punya.
Sedangkan Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan menjelaskan bahwa tahun politik saat ini cukup panjang, dimana kita di tahun 2018 akan menghadapi 171 pilkada. Diantaranya 17 Pilkada Gubernur, 115 Pilkada Kabupaten dan 39 Pilkada Kota.
” Dimana Pilkada di Tahun 2018 ini sangat berbeda dengan Pilkada di tahun sebelumnya, yang membedakannya adalah UU nya baru, KPU dan Bawaslunya Baru dan perhatian semua pihak seperti partai politik, KPU dan Bawaslu perhatiannya pecah. Karena pada saat yang bersamaan sedang menghadapi pilkada 171 kabupaten dan kota propinsi dan pada saat yang bersamaan juga sedang mempersiapkan Caleg utk tahun 2019 untuk calon anggota DPR baru. Pada waktu bersamaan pula pada bulan Agustus 2018 penentuan nama Capres dan Cawapres utk Pilpres 2019,” ungkapnya.
Sementara itu menurut Arteria Dahlan, semua kejahatan demokrasi masih tetap hadir dan belum terselesaikan. Bahkan ditambah lagi dengan isu Hoax yang baru seperti penyebar kebencian, politik Sara yang belum bisa diselesaikan. Oleh karena itulah Arteria Dahlan berharap kalau bisa kita sadar dan kembali pada kewarasan berfikir.
Dalam kesempatan yang sama, Ruhut Sitompul, mantan anggota DPR RI yang juga lawyer memuji Pak Jokowi, sebagai seorang Presiden yang bersahaja dan senantiasa mendengar masukan dari berbagai pihak dan sebagai penyelamat bangsa ini.
Narasumber lain yang juga hadir dalam diskusi, Wakil Sekjen Prodem, Agus Rihat P. Manalu menyatakan bahwa kami mencoba untuk menyuarakan sesuatu kami dianggap sebagai oposan.
” Penilaian-penilaian kami ini yang saya kira bahwa penguasa harus melihat suatu kritikan ini sebagai satu koreksi. Dimana dia bisa mengangkat suatu kebijakan bahwa ini tepat dan ini kurang tepat,” tegasnya. (Mistqola)