Jakarta, REPORT INDONESIA – Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Chairul Hadi menegaskan bahwa kalau bicara ketahanan pangan adalah bagaimana kita membuat eksistensi bisnis petani dan beras seharusnya dijadikan komoditi khusus dan tidak komoditi bebas diperdagangkan.
Demikian ungkapnya saat diinterview usai acara diskusi :” Peranan Mahasiswa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan “, yang diselenggarakan oleh Aliansi BEM Se-Jakarta di Hotel Mega Pro Jl. Proklamasi Jakarta Pusat, Kamis(22/2/2018).
Menurut Chairul Hadi, harus ada langkah dalam mengorganisir petani padi secara profesional.
” Permendagri sudah ada yaitu mengenai BUMDES. Tinggal ini saja yang direalisasikan dan harus diinisiasi oleh Presiden Jokowi,” ungkapnya.
Presiden Jokowi harus berperan dan memberi ultimatum terkait hal ini, harap Chairul Hadi.
” Ini harus dijadikan Crash Program dalam bentuk Inpres Pemberdayaan ekonomi rakyat desa. Untuk detilnya saya harus diskusi langsung dengan Presiden Jokowi,” jelasnya.
Dikesempatan yang sama yang juga turut hadir sebagai narasumber, Jones Batara Manurung, Direktur Eksekutif Nasional Rumah Tani Indonesia memaparkan bahwa problematika pokok petani dan pertanian di Indonesia diantaranya adalah sempitnya rata-rata penguasaan lahan oleh petani, sehingga petani tidak dapat melakukan produksi pertanian secara maksimal. Masalah ketersediaan dan keterjangkauan saprodi diantaranya seperti pupuk, bibit dan pestisida, akibat kebocoran dalam sistem distribusi yang menyulitkan petani untuk mendapatkan pupuk dengan mudah dan harga yang terjangkau. Juga masalah akses petani terhadap perbankan sebagai alternatif pembiayaan utama sangat rendah.
Direktur Stratego Indo Survey dan Strategi, Karyono Wibowo yang juga turut hadir sebagai narasumber menjelaskan bahwa ketahanan pangan ini menjadi masalah yang sangat penting di dalam mewujudkan kedaulatan negara. Karena kedaulatan negara tanpa kedaulatan pangan itu sama saja bukan sebagai negara yang berdaulat.
” Oleh karena itu sektor ketahanan pangan ini menjadi sangat penting sehingga diperlukan tata kelola pangan yang bisa menjamin terwujudnya ketahanan pangan,” pungkasnya. (Mistqola)
