Jakarta, REPORT INDONESIA – Kaukus Muda Indonesia (KMI) kembali menggelar Acara Diskusi Akhir Tahun Dengan Tema :” Soeharto: Bapak Pembangunan Atau Guru Korupsi ? “, yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa, aktivis dan media yang memenuhi ruangan kantor KMI.
Narasumber yang hadir dalam acara Diskusi Akhir Tahun KMI diantaranya, Direktur Eksekutif IPI, Karyono Wibowo, Prof. Dr. Indria Samego, Pengamat Politik LIPI dan Ketua Bidang Pengkajian Rumah Gerakan 98, Bandot D. Malera.
Menurut Direktur Eksekutif IPI, Karyono Wibowo, adanya sebagian anggapan bahwa Soeharto adalah bapak pembangunan adalah sah-sah saja. Namun ia berpendapat, anggapan tersebut hanya sebuah tagline saja artinya siapapun boleh memberikan nama kepada Soeharto apapun namanya.
“Dalam kajian saya, Soeharto dikatakan bapak pembangunan karena waktu Soeharto berkuasa terkenal dengan doktrin trilogi pembangunan. Akan tetapi, lagi-lagi soal anggapan keberhasilan trilogi pembangunan juga menimbulkan persoalan-persoalan sehingga dari persoalan-persoalan yang ditimbulkan doktrin tersebut mengakumulasikan kekecewaan dari praktek pemerintahan orde baru,” ungkap Karyono Wibowo yang hadir sebagai narasumber dalam acara Diskusi Publik Kaukus Muda Indonesia (KMI) yang dipimpin oleh Edi Humaedi, Dengan Tema : “Soeharto: Bapak Pembangunan Atau Guru Korupsi ? ”, Senin (24/12/2018) di kantor KM JL., Salemba Tengah Jakarta Pusat.
Karyono kembali menjelaskan bahwa munculnya Gerakan 98 karena terindikasi adanya dugaan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan praktek pemerintahan yang otoriter. Dua hal ini yang membangunkan kesadaran kolektif masyarakat untuk melawan orde baru.
Menurutnya, dengan diperkuatnya pengakuan negara melalui Tap MPR Nomor 11 tahun 1998 yang menyatakan bahwa telah terjadi penyelenggaraan negara yang menimbulkan KKN, maka siapapun kepala negaranya harus melaksanakan Tap MPR, karena masih berlaku hingga saat ini.
“Saya lebih mendesak agar proses pengadilan terhadap Soeharto dan keluarganya harus tetap dilanjutkan karena ini adalah Amanat Reformasi. Semangat kami bukan sebatas untuk mengadili Soeharto namun juga penataan hukum,” tandas Karyono.
Sedangkan menurut pendapat Prof. Dr. Indria Samego, Pengamat Politik LIPI yang juga hadir sebagai narasumber, ” Masih adanya praktek-praktek korupsi saat ini bukan karena pemerintahan Jokowi tetapi memang sejarahnya sejak rezim pembangunan tersebut masih berlaku yang sudah terbiasa melakukan mark up dalam penggunaan anggaran.
“Untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik tidak mudah dan cepat dilakukan, namun memang diperlukan kesabaran,” harapannya.
Ketua Bidang Pengkajian Rumah Gerakan 98, Bandot D. Malera mengungkapkan bahwa sistem korup yang diciptakan pada masa orde baru telah menginspirasi para pejabat. Hal ini menjadi tugas bersama khususnya generasi Milenial untuk melawan sistem korup tersebut.
“Saya lebih menghimbau kepada mahasiswa untuk berada di posisi tengah ketika ada benturan yang terjadi dengan mencari mana yang ideal,” harapnya. (Mistqola)
