Dewan Pakar Partai Golkar telah menyetujui dan memberikan dukungan kepada Idrus Marham yang ditunjuk langsung oleh Setya Novanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Peluang sangat terbuka juga terjadi dalam pergantian Ketua DPR RI. Merujuk Pasal 87 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Pasal itu, mengatur pemberhentian pimpinan DPR dapat dilakukan karena beberapa faktor, di antaranya, karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
Pada ayat 2, dijelaskan faktor-faktor lain diberhentikannya pimpinan DPR, yaitu melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR.
Selain itu, pergantian dilakukan jika seorang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Beberapa nama anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar pun mulai terdengar gaungnya. Team Report Indonesia sudah memiliki beberapa nama Top V, antara lain :
1. Firman Soebagyo (Wakil Ketua Baleg),
2. Bambang Soesatyo (Ketua Komisi III),
3. Agus Gumiwang Kartasasmita (Sekretaris Fraksi Golkar)
4. Zainudin Amali (Ketua Komisi II) dan
5. Azis Syamsuddin (Ketua Banggar)
Plt Ketua Umum Golkar dapat menunjuk langsung calon yang diinginkan atau dapat melalui mekanisme keputusan rapat pleno.
Dari kelima nama besar tersebut semua memiliki kesempatan yang sama, tetapi nampaknya nama Firman Soebagyo memiliki kesempatan paling terbuka.
Pasalnya, dari kelima nama tersebut hanya Firman Soebagyo yang pernah di nobatkan sebagai Wakil Rakyat Terbaik 2017.
Dan Partai Golkar sangat membutuhkan figur yang bersih dan netral untuk merangkul internal dan citra eksternal.
