Jakarta, REPORT INDONESIA – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa wabah virus corona menjadi pandemi global. Lebih dari 141 negara, termasuk Indonesia, sudah terjangkit virus mematikan itu.
Korban terus berjatuhan, tanpa mengenal kasta dan jabatan. Yang jelas ratusan ribu warga dunia telah terkonfirmasi positif terjangkit corona virus yang belum ada penangkalnya.
Menyikapi pedemi global covid 19, anggota DPR RI komisi VII, Zulfikar H menanggapinya dengan serius. “Pasca Gugus Tugas dibentuk presiden, sepertinya grand design penyelesaian corona belum berjalan optimal”. Contoh kasat mata menurutnya terjadi silang pendapat dalam penanganan dan kebijakan antara pusat dan daerah dalam menyikapi wabah ini.
“Ada yang mengusulkan lockdown, meminta isolasi terbatas, minta keluar perppu corona malah ada yang bilang dibikin natural saja. inikan jelas ada silang pendapat tajam yang merebak dari pejabat pusat dan daerah yang saling merasa benar” ujarnya.
Baginya menanggalkan semua perbedaan politik saat ini, lebih bijak dan bermanfaat dibandingkan silang pendapat tapi virus merajalela. Dirinya juga mengingatkan agar para buzzer politik berhenti untuk tidak saling serang disaat krusial corona menimpa penduduk Indonesia. “Terkesan ada quo vadis penanganan virus corona di Indonesia, akibatnya terjadi simpang siur kebijakan dan isu yang tidak produktif” ujar bang Zul.
Menurut Zulfikar, sekarang ini justru terjadi kegaduhan dimasyarakat. Terkesan tidak ada protokol resmi bagaimana penanganan virus ini agar tidak menyebar di wilayah Indonesia secara masif. Padahal menurutnya ada undang undang yang telah mengatur masalah wabah penyakit dan karantina.
“Harusnya Task Force atau Gugus Tugas yang sudah dibentuk pak Jokowi bisa bekerja maksimal dengan mengacu pada UU no 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular” ujarnya. Malah menurut politisi partai demokrat itu UU no 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bisa dijadikan pedoman penyelesaian wabah corona.
Merebaknya virus corona di Indonesia yang telah memakan korban, baginya sudah selesai untuk didebatkan. Dirinya hanya berharap ada solusi yang tepat. “Pemerintah selaku eksekutif harus tegas mengambil sikap dan kebijakan. Jika dirasa perlu lockdown ya jalankan. Atau ambil jalan karantina terbatas juga tidak masalah, begitupula mau terapkan isolasi local baginya sah sah saja”.
Menurutnya apapun kebijakan yang mau diterapkan tentu berdasakan kajian dan pertimbangan yang matang. “Dasar pertimbangannya harus matang. Disitu ada pertimbangan epidemiologis, seberapa besar ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, tehnik operasional, dan terpenting pertimbangan ekonomi, sosial budaya dan keamanan” ujarnya. Semua itu bisa dikaji disesuaikan dengan wilayah terpapar baik itu bersifat nasional atau local yang dianggap tepat.
Pemerintah jangan lambat bersikap sebelum korban berjatuhan. “Coba lihat Iran dan Italia, dua negara diluar china, korban covid 19 luar biasa besarnya. Kita harus belajar dari negara itu agar tidak terjadi di negara kita”.
Menurut bang Zul, langkah minimalis yang harus dijalankan pemerintah saat ini, menguatkan instrument pusat layanan kesehatan agar bekerja all out, karena dari situ monitoring dan tracing orang terdampak virus akan diketahui.
Satu hal yang dicermati Zulfikar, saat Indonesia berjuang melawan virus corona perlu sikap persatuan dan empaty dari semua anak bangsa. “Semua anak bangsa, dari presiden, menteri, pejabat pusat dan daerah, mahasiswa, pelajar, tni polri, tua muda wajib berjibaku melawan virus corona. Tentu menunggu komando yang tegas, jelas dan transparan dari pemerintah” ujarnya.
Memang covid 19 yang merebak di seluruh dunia membuat kepanikan yang luar biasa. Terkait dengan penanganan yang berbeda dari setiap negara, Zulfikar mengusulkan agar pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa {PBB} melalui World Health Organization {WHO} membentuk “pasukan khusus” yaitu menyempurnakan organ ini dalam wadah United Nation Medical Task Force Covic 19.
Menurut Zulfikar organ itu penting dibuat karena sebaran covid 19 tidak diketahui kapan akan tuntas. Yang jelas organ ini dibentuk agar bisa bekerja di semua negara terpapar virus, bukan sekedar pendampingan saja, tetapi memberi bantuan teknis dan penanganan yang tepat. Khususnya diperbantukan di negara negara berkembang yang tidak mampu tangani wabah mematikan itu, termasuk di negara kita. (Red)
