Jakarta, REPORT INDONESIA – Kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan. Kalimat itu sangat tepat jika melihat wabah covid 19 yang sudah menyebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Tercatat penyebaran Covid 19 di Indonesia terdapat 1.414 kasus dengan korban meninggal sudah mencapai 122 pasien.
Kondisi yang sangat memprihatinkan dari sebaran covid 19 direspon serius oleh Zulfikar H, anggota DPR RI dari fraksi partai Demokrat.
“Saat ini, Indonesia mengalami status darurat bencana kesehatan dan kemanusiaan. Status ini menimbulkan traumatik di masyarakat, karena tidak tahu kapan covid 19 bisa dituntaskan oleh pemerintah” ujar Zulfikar.
Menurutnya, berita yang tayang setiap hari dimedia televisi, online dan jejaring sosial dengan menyuguhkan menu covid 19, tren beritanya bukan bertambah baik malah semakin memburuk.
Beberapa pimpinan wilayah sudah menerapkan lockdown secara parsial menurut bang Zul merupakan indikasi pemerintah pusat kurang di dengar dan berbeda pandang dalam menerapkan kebijakan penanganan Covid 19 di Provinsi dan daerah Kabupaten Kota.
Mengingat pandemi covid 19 rambahan sudah sulit terkendali, Zulfikar mendorong pemerintah perlu mengambil kebijakan yang ekstra serius, komprehensif dan masif untuk menuntaskan bagaimana virus ini bisa ditekan pandeminya dan hilang dari bumi Indonesia.
Pemerintah pusat harus segera melakukan perubahan APBN dalam mengalokasikan anggaran penelitian vaksin covid 19 dan menghasilkan vaksin berkerjasama dengan WHO agar mendapatkan vaksin terbaik serta obat-obatan dengan skala besar agar dapat menenangkan masyarakat untuk terhindar dari Covid 19.
Bang Zul mengingatkan pemerintah, kondisi sekarang ini sudah SOS. “Bukan saatnya lagi saling salah menyalahkan akan tetapi seluruh partai politik bersama dengan fraksi-fraksi yang ada membuat kesepahaman dalam anggaran APD, masker, penelitian vaksin,
mencari obat-obatan yang terbaik untuk masyarakat, melakukan produksi oleh perusahaan BUMN terhadap APD, masker dan vaksin secara besar-besaran dengan anggaran khusus untuk mempercepat penyaluran terhadap masyarkat dan menenangkan Psycology masyarakat agar tidak terganggu kondisi ekonomi yang dapat berdampak krisis.
Menurutnya, ada tiga langkah urgent yang harus diterapkan pemerintah untuk penyelesaian covid 19 selain yang sudah dijalankan saat ini.
Pertama, pemerintah harus nyatakan bahwa covid 19 merupakan pandemi berbahaya untuk masa depan penduduk Indonesia. Karena statusnya bahaya, maka emergency policy merupakan solusi “menyelamatkan” Indonesia dari bahaya covid 19.
“Terkait dengan emergency policy, pemerintah harus merombak postur APBN yang sebelumnya digunakan untuk pos anggaran tertentu dialihkan secara khusus ke penyelesaian penanganan wabah covid 19” ujar bang Zul.
Kedua, pemerintah harus menggelontorkan dana untuk paket kesejahteraan masyarakat dengan bantuan langsung tunai (BLT), dukungan terhadap sektor bisnis dan UMKM dan memperkuat basis ekonomi nasional agar tidak terjadi krisis.
Khusus yang pertama menurut Zulfikar, pemerintah harus sigap memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat, masyarakat tidak mampu yang terimbas pendemi. “Kebijakan model BLT era SBY patut menjadi contoh tepat sasaran” kata bang Zul.
Ketiga, pemerintah pusat harus mendukung penuh BUMN Farmasi mencari terobosan solusi untuk menghambat wabah covid 19 di Indonesia. “Paling tidak merekalah yang lebih paham untuk mencari formula bagaimana virus corona bisa dihambat, karena kita tahu belum ada satu formula yang dapat di pastikan mampu mengobati Covid 19 untuk saat ini. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang sigap dalam menghadapi kelangkaan masker, APD, tidak adanya vaksin covid 19 dan obat-obatan Covid 19 sehingga penting membuat anggaran khusus dan melibatkan perusahaan BUMN Farmasi untuk mengambil langkah yang tepat dalam produksi secara masif dengan sekala besar-besaran agar hal-hal yang bersifat vital dalam kebutuhkan masyarakat saat ini dapat di ambil alih oleh Negara sehingga tidak menimbulkan keresahan atas kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. (Red)
