Jakarta,REPORT INDONESIA – Perhelatan Pemilu 2024 sebentar lagi digelar. Beragam janji dan program manis akan terlontar dari para elite politik. Baik itu tingkat pusat maupun daerah. Intinya, berebut simpati dan dukungan rakyat untuk mendulang suara.
Memang sah saja dalam iklim demokrasi janji dan program manis dijual. Seberapa besar komitmen itu bisa diimplementasikan semua berpulang dari elite politik dengan segala komitmennya.
Kita semua paham, platform elite politik cenderung pragmatis. Paling tidak bisa diketahui dari pemahaman ideologis personal, maupun nilai-nilai Pancasila yang mereka bawa saat duduk di singgasana kekuasaan. Yang kita pahami, sampai detik ini publik menilai elite politik eksisting dominan krisis keteladanan.
Implementasi Pancasila sebagai pantulan dalam realita, idealnya tidak jadi retorika atau verbalisme di pentas politik. Karena itu implementasi Pancasila harus dilakukan oleh elite politik dan kekuasaan dengan cara mengukuhkan koherensi antarsila dengan realitas sosial dan menjadikannya komitmen bersama.
Itulah benang merah yang disampaikan Zulfikar Hamonangan, anggota DPR/MPR Fraksi Partai Demokrat saat menggelar sosialisasi empat pilar dihadapan tokoh pemuda dan warga masyarakat Pinang, Kota Tangerang minggu pertama maret 2023.
Sosialisasi empat pilar memiliki makna strategis, dimaksudkaan dapat bertransformasi dengan baik apabila setiap individu atau entitas memiliki pemahaman berbangsa dan bernegara dengan baik.
Perlunya internalisasi empat pilar, dalam praktik penerapan sehari-hari, saat ini dapat diimplementasikan kepada masyarakat diantaranya: Tidak menyebarkan konten hoax bermuatan SARA, Menjalankan kegiatan sosial media sesuai dengan Pancasila, menjadikan nilai-nilai empat pilar dalam referensi digital, dan menciptakan konten-konten positif. Kalau hal tersebut bisa dilakukan bersama-sama seluruh elemen bangsa, penetrasinya akan menjangkau lebih luas. Bahkan, bisa sampai ke masyarakat secara luas.
Isu SARA yang kerap dinarasikan buzzer belakangan ini telah meruntuhkan nilai-nilai persaudaraan dan kebhinekaan, yang menjadi ciri khas Indonesia. Apalagi narasi negatif yang diracik menstigmakan agama dan kelompok tertentu, yang merubah wajah Indonesia yang sebelumnya tentram menjadi bergejolak. Untuk mencegah masalah itu semakin membesar, peran empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika wajib terus disosialisasikan diseluruh lapisan masyarakat.
Dalam menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara, dalam menghadapi tahun politik 2024 mendatang, menurut Bang Zul, demikian sapaan legislator senayan dapil Tangerang Raya, masyarakat Indonesia harus meningkatkan kesadaran konsitusi dan kesadaran memaknai kehidupan politik berbangsa dan bernegara.
Karena itulah penting untuk mengedepankan 4 (empat) pilar kebangsaan sebagai wujud partisipasi politik santun dan cerdas. Ke empat pilar kebangsaan terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kebhinekaan Indonesia tidak mengenal batas mayoritas dan minoritas dalam kehidupan bermasyarakat. Kebhinekaan Indonesia lebih kepada perwujudan masyarakat yang beradab dan sejahtera.
Masyarakat yang beradab dan sejahtera tidak akan pernah bisa terwujud dengan sendirinya, jika ditengah kehidupan masyarakat bangsa Indonesia mengalami berbagai konflik sosial dan moral, seperti yang terjadi belakangan ini.
Menurutnya realita kehidupan bermasyarakat saat ini dalam hal toleransi dan berkeadilan yang beradab semakin memudar, demi kepuasan prestise golongan.
Padahal kalau kita melihat masa perjuangan pergerakan kemerdekaan, realitas sejarah telah mengilhami para pejuang kemerdekaan dalam mencari formulasi yang tepat untuk dijadikan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kita tidak mau ada preseden buruk kedepannya dinegeri kita tercinta ini. Semua sudah final manakala kita sepakat empat pilar kebangsaan menjadi perekat dan penopang berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Rakyat negeri ini sedang mengalami krisis multidimensional. Banyak kebijakan pemerintah cenderung tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Sembako yang mahal, minyak goreng yang langka, pupuk untuk petani langka dan melonjak, kenaikan harga BBM, listrik, jalan tol, daging hingga pajak yang dinaikan.
Sementara disisi lain penghasilan rakyat semakin cenderung menurun akibat krisis ekonomi yang mendera negeri ini. Belum lagi persoalan pengangguran yang meningkat pesat akibat banyak perusahaan yang guling tikar ujar Bang Zulfikar.
Problematika besar yang menghimpit rakyat ditambah dengan beban atmosfir politik ditingkat akar rumput yang cenderung terbelah akibat kebijakan kontroversial yang tebang pilih membuat seakan negara tidak hadir ditengah rakyat.
Ada apa dengan negeri tercinta Indonesia, sampai mengelola negeri ini seakan semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dan hanya mengikuti kepentingan kelompok tertentu saja.
Menurut Bang Zul, ideologi Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara dapat melindungi dan mengayomi kepentingan seluruh warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai filosofis empat pilar berbangsa dan bernegara, seharusnya menghantarkan Indonesia sebagai negara besar dan berjaya pada satu sisi dan menciptakan keadilan, kemakmuran untuk rakyat Indonesia disisi lain.
Apabila Pancasila ditegakkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, Indonesia bakal jaya sebagai sebuah negara yang adil dan makmur. Juga kebal menghadapi berbagai ancaman disintegrasi bangsa, karena nilai nasionalismenya kuat mengakar.
Dalam sosialisasi empat pilar saya menekankan perlunya Etika politik. Karena hanya dengan etika politik kita memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik atau sebaliknya.
Standar baik dalam kontek politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau politik sudah mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, itu etika politik yang buruk.
Sayangnya itulah yang terjadi di negeri ini. Etika politik relatif tidak diterapkan secara konsisten dan serius oleh elite politik penguasa. Etika politik yang buruk mengakibatkan nasionalisme kita berubah menjadi “kebangsaan semu”. Padahal menurutnya nasionalisme kita hanya akan berkembang dengan subur di alam demokrasi bila Pancasila dijadikan acuan dalam etika politik.
Etika politik bisa berjalan kalau ada penghormatan terhadap kemanusiaan dan keadilan. “Ini merupakan prasyarat dasar yang perlu dijadikan acuan bersama dalam merumuskan politik demokratis yang berbasis etika dan moralitas” ujar Bang Zul yang juga Ketua Umum Orsap AMPD. Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik dinegeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen.
Keadaban publik yang hancur inilah yang seringkali merusak wajah hukum, budaya, pendidikan dan agama di negeri tercinta kita ini.(Red)
