Jakarta, REPORT INDONESIA – Ruang publik yang sehat yang berisi informasi yang benar adalah seperti oksigen untuk demokrasi. Mengapa demikian?
Dalam satu negara demokrasi, kedaulutan tertinggi berada di tangan warga negara sebagai individu yang diandaikan mampu mengambil pilihan politik yang rasional untuk dirinya sendiri. Dasar dari pengambilan keputusan ini adalah informasi yang sebagian besar di antaranya ia peroleh dari ruang publik. Dengan demikian, jika ruang publik berisi kabar bohong, ujaran kebencian dan berbagai bentuk misinformasi dan disinformasi lainnya, yang kemudian lahir adalah pilihan politik yang keliru.
Dalam negara demokrasi, pemerintah juga akan selalu mengambil kebijakan politik yang merefleksikan aspirasi sebagian besar warga negara yang antara lain terefleksi dari trend percakapan warga negara di ruang publik digital. Namun lagi-lagi, pemerintah bisa saja mengambil kebijakan politik yang keliru mana kala ruang publik justru dipenuhi oleh percakapan yang sengaja difabrikasi untuk memanipulasi opini publik.
Dengan demikian, secara ringkas dapat dikatakan bahwa ruang publik yang sarat kabar bohong dan disinformasi adalah seperti gas beracun yang mengancam demokrasi. Di berbagai negara di dunia, disinformasi dan misinformasi telah terbukti melahirkan polarisasi politik, mengancam perdamaian, dan bahkan dapat berujung pada kekerasan fisik yang nyata. Untuk itu, memastikan ruang publik berisi informasi yang benar melalui praktik penyaringan (moderasi) konten adalah satu keharusan.
Dalam terang kesadaran akan situasi inilah Koalisi Damai ini dibentuk. Saat ini, anggota awal koalisi ini terdiri dari 12 organisasi masyarakat sipil yang telah lama melakukan riset dan advokasi terkait masalah-masalah digital di Indonesia. Studi di berbagai negara menunjukkan agar terwujud satu demokrasi yang sehat, peran masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk turut mempengaruhi demokratisasi dan moderasi ruang publik digital. Namun, koalisi ini juga menyadari bahwa kami tidak mungkin bekerja sendiri. Demokratisasi ruang publik digital tidak mungkin dilakukan tanpa kerjasaama dengan platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik, dan pemerintah sebagai otoritas pembuat kebijakan.
Untuk itu, koalisi ini bertekad membangun bekerjasama dengan platform digital dan pemerintah sebagai mitra yang setara untuk membangun ruang publik digital yang sehat melalui kebijakan moderasi konten yang mampu mendamaikan dua tegangan (tension). Di satu sisi kita membutuhkan kebijakan dan praktik moderasi konten yang sejalan dengan standar internasional tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Bereskpresi. Di sisi lain kita membutuhkan moderasi konten yang peka pada konteks budaya lokal dan setting sosial politik yang khas Indonesia, yang beragam dan terdiri dari banyak suku, bahasa dan agama. Deklarasi kelahiran koalisi hari ini, yang dihadiri oleh pemerintah, platform digital dan perwakilan UNESCO adalah langkah awal untuk mendiskusikan ketegangan-ketegangan itu dalam suatu dialog yang setara yang, mudah-mudahan, mampu menjadi awal dari kemitraan yang produktif di masa yang akan datang.
Dalam konteks tahun politik yang telah berlangsung menjelang pemilu 2024, kelahiran koalisi ini ibarat hujan segar di tengah konstelasi politik yang kian memanas. Ia ingin memberikan satu pesan damai bahwa meskipun setiap organisasi yang bergabung dalam koalisi ini berangkat dari latar belakang yang beragam, memiliki fokus kerja yang spesifik dan berbeda satu sama lain, dan tak jarang masing-masing punya strategi gerakan yang berbeda, namun memutuskan untuk bekerjasama dalam satu koalisi besar. Kami menyadari bahwa tantangan yang menanti kita di depan demikian besarnya, sehingga hanya mungkin kita atasi jika kita bekerja bersama-sama. Koalisi ini yakin bahwa di masa depan sinergi dan kolaborasi ini akan bisa diperluas tidak hanya dengan lebih banyak elemen organisasi masyarakat sipil lainnya, namun juga dengan pemerintah dan platform digital.
Akhirnya, mewujudkan ruang publik digital yang sehat adalah tugas kita semua demi masa depan demokrasi di negeri ini. Demi masa depan anak cucu kita, dan generasi sesudah mereka.
Inilah seruan damai koalisi Damai!
Peace for Indonesia. Social media for peace!
Jakarta, 16 Februari 2023
Wijayanto
Ketua Presidum Damai (Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia)
