Jakarta, REPORT INDONESIA – Seingat saya atas Kontrak Karya Tambang Freeport yang akan berakhir pada tahun 2021 itu baru bisa dirundingkan dan diputuskan dua tahun sebelum berakhir, berarti mulai tahun 2019 atau pemerintahan yang akan datang.
Tetapi yang lebih penting lagi, kalau pemerintah untuk bisa punya saham 51% di PTFI harus beli, itu bukan prestasi sebab ibaratnya negara membeli barangnya sendiri karena sebenarnya tahun 2021 izin penambangannya akan habis. Lagi pula selain pemerintah Indonesia juga tidak akan ada pihak lain yang bersedia atau berani membeli saham PTFI. Tegasnya, pemerintah seharusnya bisa dan berhak memiliki saham 51% itu tanpa harus membeli pada tahun 2021 atau setelah itu. Jadi pemerintah seharusnya sabar dan tenang tenang saja. Dari pada pontang panting cari utangan segala untuk bayar saham Freeport.
Jadi bagi yg mengerti bisnis dan hukum, HOA ini sebenarnya hanya sebuah deklarasi politik alias belum ada hasil atau Perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Tapi rupanya pemerintah perlu pencitraan untuk mendongkrak Jokowi di tahun politik ini makanya mengangkat “prestasi kosong” atau propaganda menyesatkan. Yo wis, ngono yo ngono ning ojo ngono. Bisa kualat!
Penulis : Dr. Fuad Bawazier, Mantan Menteri Keuangan RI.
