Jakarta, REPORT INDONESIA – Kaukus Muda Indonesia (KMI) yg dipimpin oleh Edi Humaedi kembali menggelar acara Diskusi Publik dengan Tema :” Perlukah Ijtimak Ulama IV ?”. Acara Diskusi Publik kali ini diadakan di Hotel Central Jl. Pramuka Raya Jakarta, Sabtu(3/8/2019) dengan beberapa narasumber yang hadir diantaranya, Ketua Forum Kyai Dan Santri Nusantara, Ustad Syamsul Muarif, Pengamat Politik Islam, Zuhairi Misrawi, Direktur Kajian Rohmatal Lil Alamin Center, Mukhlas Syarkun Dan Juru Bicara FPI, Novel Bamukmin.
Dalam kesempatan Diskusi KMI, Ketua Forum Kyai & Santri Nusantara, Ustad Syamsul Muarif, berpendapat, untuk situasi seperti sekarang ini tidak ada hal yang penting untuk diadakan Ijtima ulama kembali karena situasi dan kondisi sudah kondusif. Selain itu kebutuhan umat juga sudah tidak relevan dan tidak ada hal yang mencuat dan mendesak dari kebijakan Jokowi saat ini.
Syamsul juga menyatakan pandangan bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang akan melakukan Ijtima, kami menyimpulkan bahwa Ijtima ulama tidak diperlukan lagi.
Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Mukhlas Syarqun, Direktur Kajian Rohmatal Lil Alamin Center bahwa di alam demokrasi sebenarnya kalau untuk berkumpul boleh saja. Namun demikian, sebaiknya narasi yang dibangun oleh ulama harus faktual dan sesuai dengan konteks jamannya serta punya bobot nilai. Jika Ijtima ulama mampu merubah haluan dan menjadi bagian penyangga negara maka itu menjadi bagian positif, tetapi kalau sebaliknya maka akan menurunkan derajat ulama itu sendiri.
“Jika Ijtima ulama ini dilakukan maka syaratnya harus memberikan manfaat. Kedua, bagaimana supaya pemerintah adil dan bagaimana orang kaya menjadi sadar membayar pajak karena ulama punya peran untuk menyadarkan mereka. Ketiga, membimbing umat yang secara ekonomi termarginal dan secara politik lemah. Jika ulama mampu mengawal itu maka persepsi buruk selama ini akan pulih kembali,” ungkapnya.
Sedangkan menurut pendapat dari Zuhairi Misrawi, Pengamat Politik Islam bahwa Ijtima sebelumnya yang lahir karena momentum politik dapat dikatakan bahwa untuk saat ini secara umum Indonesia kembali ke khitahnya yaitu yang didalamnya ada sikap saling menghormati dan menghargai. Tentunya hal ini sangat baik karena akan membuat Indonesia menjadi aman dan tentram.
“Peran ulama dalam ranah politik sebenarnya harus politik yang membangun dan mendorong rekonsiliasi serta politik kemaslahatan. Tugas utama ulama adalah politik kebangsaan dan kemaslahatan,” ungkapnya.
Zuhairi dalam pandangannya juga menyatakan bahwa yang dimaksud politik kebangsaan artinya sebagai sebuah bangsa harus mendorong persatuan walaupun kita berbeda. Sementara politik kemaslahatan yang dimaksud adalah keberpihakan kepada mereka yang lemah. Dalam hal ini ulama harus mengingatkan pemerintah supaya programnya berpihak kepada rakyat.
“Kita patut menjaga situasi ini supaya ke depan peran politik dimainkan di parlemen sementara masyarakat menjaga kebersamaan dan mendorong supaya pemerintah tetap dalam garis konstitusional,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama sebagai narsum, Ustad Novel Bamukmin, Juru Bicara FPI menjelaskan, tema Ijtima ulama IV ini adalah untuk memperkuat arah perjuangan umat Islam di Indonesia dibidang dakwah, hukum, politik, ekonomi dan kemanusiaan. Artinya dalam bidang dakwah, kita juga harus memperkuat arah perjuangan dakwah. Begitu pula masalah hukum yang harus bisa diselesaikan oleh pemerintah.
“Dalam Ijtima ulama IV nanti, kita akan mengambil langkah-langkah ke depan. Saya berharap pemilu yang telah usai ini jangan ada lagI kriminalisasi terhadap ulama. Mari kita merajut kembali persatuan dan kebersamaan serta berpolitik yang sehat agar tidak mencoreng wajah demokrasi kita,” harapnya.
Novel Bamukmin juga memiliki harapan besar agar setelah selesainya pelaksanaan Pemilu dari 01 dan 02 kembali menjadi 00. Kembali untuk kita merajut persatuan, merajut kebersamaan dan berpolitiklah yang sehat (Red).
