Jakarta, REPORT INDONESIA – Dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Balikpapan, kami ingin memastikan bahwa kilang Balikpapan tetap beroperasi normal pasca musibah putusnya pipa crude oil akibat terseret jangkar kapal, serta meninjau perkembangan Proyek Penambahan Kapasitas Kilang Balikpapan. Kami mendukung penuh Proyek ini untuk mengurangi ketergantungan pada BBM Import yang sangat memperihatinkan karena lebih dari 50 persen kebutuhan BBM nasional harus diimport.
Pada kesempatan kunjungan ini saya juga menyatakan menolak pembangunan GRR (Grass Root Refinery / kilang baru) di Bontang Kaltim dengan alasan:
1. Bahan baku minyak mentah dari Kilang GRR Bontang ini 100 persen IMPORT bukan dari lapangan minyak di Kaltim atau dari dalam negeri.
2. BBM yang dihasilkan dari kilang GRR Bontang diperuntukkan untuk Kawasan Indonesia bagian Tengah dan Timur (Bali NTB NTT Timor Leste Maluku Papua). Jarak kilang dengan daerah sasaran konsumen sangat jauh sehingga biaya atau ongkos distribusi BBM menjadi tidak efisien, karena akan sangat mahal.
3. Kedalaman pantai Bontang tidak layak disinggahi kapal tangker karena dangkal, padahal minyak mentah import yang diangkut dengan VLCC butuh kedalaman laut yang lebih dalam. Kalau dipaksakan, harus dibangun jetty yang menjorok ketengah laut. Ini membikin biaya kilang GRR mejadi tidak efisien karena lebih mahal.
4. Di Bontang sudah ada LNG Plant, Petrokimia dan pabrik pupuk yang semua berbasis gas yang rawan api. Kalau ditambah lagi dengan hadirnya kilang GRR kapasitas besar 350.000 bbls/d maka sangat rawan menjadi sasaran musuh dan bisa menghancurkan ekonomi Indonesia dalam hitungan menit, apabila ada konflik dengan negara tetangga. Ini tidak aman untuk kepentingan keamanan nasional jangka panjang.
5. Tidak sejalan dengan Kebijakan Presiden Jokowi untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Di Kaltim sudah banyak sekali proyek-proyek besar migas termasuk Kilang existing di Balikpapan yang saat ini sedang ditambah kapasitasnya, cukup untuk kebutuhan BBM Kalimantan dan Sulawesi dalam jangka panjang. Sebaiknya lokasi Kilang GRR mestinya dibangun dekat dengan daerah sasaran konsumen.
Untuk itu saya sebagai Anggota Komisi VII DPR RI berpendapat bahwa demi untuk kepentingan efisiensi, pemerataan dan keamanan nasional jangka panjang, maka Rencana Membangun GRR di Bontang perlu dievaluasi ulang.
Solusi alternatif:
1. Untuk keperluan memenuhi BBM di Papua dan Maluku sebaiknya Kilang existing di Sorong dengan kapasitas hanya 10.000 b/d supaya kapasitasnya ditambah menjadi sekitar 50.000 – 100.000 b/d.
2. Untuk kebutuhan BBM di Bali, Nusa Tenggara Timur, Timor Leste dan sebagian Jawa Timur, sebaiknya GRR di bangun di Lombok Utara yang bisa diintegrasikan dengan Proyek Global Hub Kayangan dan Rencana Kota Industri baru dengan penduduk 1 juta orang dimana Pemda Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara sudah menyiapkan lahan sekitar 10.000 ha. Kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 1000 MW yang kemungkinan bisa dipenuhi dengan energi bersih PLTN mengingat NTB merupakan daerah tujuan wisata. Saat ini BATAN sedang melakukan studinya.
Penulis : Dr. Kurtubi, Anggota Komisi VII Fraksi Partai Nasdem DPR RI.
